BANTUAN APBD UNTUK MUSIM DEPAN

Bertambah meski Dibatasi
koncomacan - Pengajuan dana bantuan dari APBD yang dilakukan klub-klub Liga Super sepertinya tak akan berkurang musim depan meski PSSI dan BLI tengah merancang sejumlah aturan terkait pembatasan dana tersebut.
Beberapa klub di daerah mulai gencar membuat usulan atau permintaan dana bantuan lewat APBD perubahan. Manajemen Persisam bahkan telah mematok angka Rp 20 miliar kepada pemkot Samarinda. Padahal, pengurus Elang Borneo ini telah mengantongi dana partisipasi dari pihak ketiga sebesar Rp 10 miliar untuk belanja pemain.
”Kami perkirakan butuh dana Rp 30 miliar. Sepuluh miliar rupiah sudah di tangan, sisanya dari Pemkot Samarinda dan bisnis yang kami jalankan,” sebut Aidil Fitri, manajer Persisam.
Sebaliknya, Persik masih bingung menggali dana. Wali Kota Kediri sekaligus Ketua Umum Persik, Samsul Ashar, berharap pengajuan dana APBD sebesar Rp 10 miliar ke Pemkot Kediri disetujui dewan.
Persebaya pun setali tiga uang. Dari total rencana anggaran Bajul Ijo musim depan sekitar Rp 20 miliar, mereka berharap mendapatkan gelontoran APBD sebesar Rp 15 miliar. “Sisanya bisa kami dapatkan dari penjualan tiket, sponsor, investor, dan program bapak angkat yang kami canangkan,” sebut Hendri Suhariyanto, Bendahara Persebaya. Dari estimasi pengurus, pendapatan maksimal dari non-APBD mencapai Rp 8 miliar jika semua program terlaksana.
Namun, anggaran Persebaya yang rencananya akan diajukan ke DPRD Kota Surabaya itu belum final. Menurut Ketua Umum Persebaya, Saleh Ismail Mukadar, dari Rp 15 miliar total anggaran yang diminta dari APBD, tak akan bisa langsung diterima utuh, tapi bertahap. “Mungkin baru pada tahun depan kita bisa ajukan sisanya,” sebutnya.
Sanksi Pelanggaran
Semua Ikut Jeri
Nasib yang menimpa Syamsudin Kudji Moha, eks manajer Persibom yang kini berurusan dengan pihak kepolisian karena dugaan penyalahgunaan APBD untuk klub, membuat keder petinggi klub-klub Liga Super lainnya. Kini tak sedikit manajer atau ketua umum klub berharap ada kejelasan dari Mendagri dan PSSI.
Samsul Ashar, Wali Kota Kediri, terus terang khawatir diajukan ke meja hijau bila dianggap ada penyalahgunaan APBD untuk Persik. Ia berharap lobi PSSI dan BLI ke Depdagri bisa sukses.
”Saya pejabat baru yang masih perlu banyak belajar tentang Permendagri itu. Daripada salah jalan, saya akan menghadap Depdagri agar jelas koridornya. Lebih bagus lagi kalau PSSI dan BLI ikut memperjuangkan hal itu,” ujarnya.
Namun, lanjut Samsul, sebenarnya tak ada yang perlu ditakutkan bila pengajuan dan alokasi dana itu transparan serta bisa dipertanggungjawabkan. ”Kalau saya pelajari, beberapa pejabat daerah yang tersangkut karena ada penyimpangan APBD. Jika semua sesuai juklak, saya yakin para pejabat itu tetap aman,” sebutnya.
Di Persebaya, ketua umumnya, Saleh Ismail Mukadar, memang bukan Wali Kota Surabaya, tapi ia Ketua Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PDI-P. Saleh pun tahu risiko besar jika memaksakan kehendak mendapatkan dana APBD untuk Persebaya.
“Saya tak mau masuk bui dan reputasi rusak. Karena itu, saya tak pernah menggunakan posisi saya di partai untuk mendapatkan dana bagi Persebaya. Saya selalu melakukan upaya-upaya sesuai dengan mekanisme legal yang ada,” katanya.
Saleh memang berharap Persebaya tetap mendapatkan dana APBD. Namun, untuk memperolehnya, ia lebih dulu menemui Mendagri dan BPK. Ia juga masih menunggu hasil pertemuan antara PSSI, Mendagri, dan BPK, 27 Juli di Jakarta. “Saya rasa sangat konyol jika kita melangkah tanpa ada landasan yang kuat,” ujarnya.(red/agus ef)
PENGAJUAN DANA BANTUAN APBD
Persisam Rp 20 miliar
Persik Rp 10 miliar
Persiba Rp 18 miliar
Persela Rp 15 miliar
Persija Rp 25 miliar
Persitara Rp 8 miliar
Persebaya Rp 15 miliar