PERSIB DILAPORKAN KE KPK

koncomacan - Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Bandung Institute Government Studies (BIGS) berencana akan melaporkan klub Liga Super Indonesia, Persib Bandung, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dugaan korupsi yang difokuskan BIGS mengenai adanya pemotongan gaji pemain yang diterima tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Karena itu manajemen Persib melakukan mark-up gaji yang memungkinkan nilai uang kontrak pemain tidak sama dengan jumlah uang yang diterima.
"Kami sudah melakukan riset selama enam bulan. Diperkirakan nilainya hilang antara 10 hingga 20 persen. Penyimpangan ini memang tidak mudah untuk dibuktikan karena biasanya kebanyakan pemain merasa ikhlas saat uangnya dipotong," ujar ketua BIGS, Dedi Haryadi.
Selain itu, ada dua kasus korupsi yang juga dilakukan Persib yakni masalah pengucuran dana oleh Pemkot Bandung senilai Rp. 29,5 miliar pada tahun 2008 dan penggelapan pajak penghasilan pemain yang tak pernah dibayarkan. Jika diakumulasikan, jumlah pajak yang tak dibayarkan itu sebesar Rp. 13,77 milar.
"Persib itu kan klub profesional, bukan organisasi yang berhak mendapat hibah. Sedangkan untuk pajak, mereka tidak pernah membayarkannya sejak tahun 2004 hingga 2008,'' tambah Dedi.
Kini laporan Dedi sudah diterima KPK yang nantinya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Dedi lagi, dugaan penggunaan kuitansi kosong saat pencairan dana adalah sebuah praktik penyimpangan anggaran yang sudah biasa terjadi. Dan sebagai masyarakat, kewajiban dirinya adalah menduga dan melaporkan.
"Yang menyelidiki dan menyidik adalah KPK dan BPK, saya hanya melaporkan saja," kata Dedi.
Sementara itu Manajer Persib Jaja Soetardja membantah keras. Jaja meminta hal itu juga dikonfirmasi langsung kepada pemain karena pihaknya tidak pernah memotong satu rupiah pun.
"Kalau ada potongan, sudah pasti pemain ngamuk. Buat apa saya motong gaji pemain, berani disumpah tak pernah terpikirkan untuk memotong gaji pemain untuk kepentingan pribadi," tegas Jaja, seperti dilansir tribun jabar.
"Silakan saja, hak semua orang melapor, tapi jangan sampai menuduh orang yang belum tentu bersalah," ujar Jaja.
Soal Persib tidak berhak menerima dana hibah, Jaja enggan mengomentari karena bukan kewenangannya.
"Saya sebagai manajer hanya penerima hibah," katanya.
Menanggapi dugaan penggelapan pajak pemain, menurut Jaja, sudah ada sosialisasi dari Kanwil Pajak yang di dalam kontrak disebutkan pajak ditanggung pemain. Jika pajak belum dibayarkan, berarti itu urusan tiap pemain.
"Saat sosialisasi dari Kanwil Pajak, para pemain bersedia membayar pajak di akhir tahun dengan syarat semua pemain di Indonesia membayar pajak yang sama,'' sungutnya.(red/agus ef)