MASIH SEBATAS OMONGAN

koncomacan - SURABAYA, Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya untuk membantu finansial Persebaya masih sebatas omongan. Tanpa payung hukum yang jelas, Pemkot Surabaya tidak berani menyokong finansial Persebaya. Terbaru, pemkot kembali mengirimkan surat kepada Mendagri terkait payung hukum permasalahan tersebut.
Wali Kota Surabaya Bambang D.H. menyatakan, kemajuan dunia olahraga sebenarnya tidak lepas dari intervensi pemerintah. Karena itu, menurut dia, sebenarnya pihak eksekutif tidak keberatan memberikan dukungan dana kepada Persebaya.
Bahkan, dia juga menyebutkan bahwa pemkot sangat mampu memberikan Rp 20 miliar untuk Persebaya. ''Kalau hanya untuk anggaran Rp 20 miliar, itu sebenarnya sangat sedikit, jika dibandingkan dengan nilai APBD Surabaya,'' tegas orang nomor satu di Surabaya itu di sela peninjauan proyek Surabaya Sports Center (SSC) kemarin siang (23/6).
Dia lantas menjelaskan, jumlah itu tidak sebanding dengan kekuatan APBD Surabaya yang sangat besar, yakni Rp 4 triliun. Namun, sokongan dana kepada Persebaya tidak akan pernah terjadi selama Kementrian Dalam Negeri belum mengeluarkan kebijakan baru terkait klub sepak bola di Indonesia.
Permasalahan tersebut tak lepas dari Permendagri 59/2007 yang melarang pemerintah daerah menyalurkan APBD untuk klub-klub. ''Karena itu, saya sudah melayangkan protes tertulis kepada Mendagri,'' ujar Bambang. Lagipula, lanjut dia, ada beberapa kepala daerah yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.
Terpisah, Ketua Umum Persebaya Saleh Ismail Mukadar mengharapkan upaya itu bisa berbuah manis bagi Persebaya. Dia menjelaskan, tim-tim di Indonesia membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menjadi benar-benar profesional. ''Kalau Persebaya diberi waktu tiga tahun lagi, saya yakin Persebaya akan profesional,'' ujarnya.
Dia menambahkan, kebijakan untuk menggiring tim-tim menjadi profesional seharusnya tidak serta-merta mengharuskan tim lepas dari APBD. Namun, tim-tim tersebut diberikan tenggat waktu yang cukup.
Saleh juga menjelaskan, PSSI telah mengupayakan hal serupa kepada Mendagri. ''Saya dengar, hasilnya pada Juli nanti. Semoga saja upaya itu berhasil,'' jelasnya.
Jika ternyata tidak berhasil, Saleh tak menampik bahwa masa depan tim asal Surabaya itu masih gelap. Artinya, Persebaya akan kembali puasa APBD. Kalau sudah begitu, juara Liga Indonesia 2004 itu harus memaksimalkan pemasukan dari beberapa aspek saja. Di antaranya, tiket penonton dan sponsorship.
Namun, sejauh ini pemasukan dari dua aspek tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran tim. ''Jadi, kalau hanya mengandalkan dua aspek itu, memang jomplang,'' urainya. Sementara, pemasukan dari sumbangan pengusaha masih belum banyak membantu.
Persebaya memang pernah mengundang para pengusaha untuk menyumbang di awal kompetisi Divisi Utama 2008-2009. Namun, menurut Saleh, nilai sumbangsih tersebut masih terlalu kecil, jika dibandingkan dengan pengeluaran Persebaya. (red/agus ef)
Wali Kota Surabaya Bambang D.H. menyatakan, kemajuan dunia olahraga sebenarnya tidak lepas dari intervensi pemerintah. Karena itu, menurut dia, sebenarnya pihak eksekutif tidak keberatan memberikan dukungan dana kepada Persebaya.
Bahkan, dia juga menyebutkan bahwa pemkot sangat mampu memberikan Rp 20 miliar untuk Persebaya. ''Kalau hanya untuk anggaran Rp 20 miliar, itu sebenarnya sangat sedikit, jika dibandingkan dengan nilai APBD Surabaya,'' tegas orang nomor satu di Surabaya itu di sela peninjauan proyek Surabaya Sports Center (SSC) kemarin siang (23/6).
Dia lantas menjelaskan, jumlah itu tidak sebanding dengan kekuatan APBD Surabaya yang sangat besar, yakni Rp 4 triliun. Namun, sokongan dana kepada Persebaya tidak akan pernah terjadi selama Kementrian Dalam Negeri belum mengeluarkan kebijakan baru terkait klub sepak bola di Indonesia.
Permasalahan tersebut tak lepas dari Permendagri 59/2007 yang melarang pemerintah daerah menyalurkan APBD untuk klub-klub. ''Karena itu, saya sudah melayangkan protes tertulis kepada Mendagri,'' ujar Bambang. Lagipula, lanjut dia, ada beberapa kepala daerah yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.
Terpisah, Ketua Umum Persebaya Saleh Ismail Mukadar mengharapkan upaya itu bisa berbuah manis bagi Persebaya. Dia menjelaskan, tim-tim di Indonesia membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menjadi benar-benar profesional. ''Kalau Persebaya diberi waktu tiga tahun lagi, saya yakin Persebaya akan profesional,'' ujarnya.
Dia menambahkan, kebijakan untuk menggiring tim-tim menjadi profesional seharusnya tidak serta-merta mengharuskan tim lepas dari APBD. Namun, tim-tim tersebut diberikan tenggat waktu yang cukup.
Saleh juga menjelaskan, PSSI telah mengupayakan hal serupa kepada Mendagri. ''Saya dengar, hasilnya pada Juli nanti. Semoga saja upaya itu berhasil,'' jelasnya.
Jika ternyata tidak berhasil, Saleh tak menampik bahwa masa depan tim asal Surabaya itu masih gelap. Artinya, Persebaya akan kembali puasa APBD. Kalau sudah begitu, juara Liga Indonesia 2004 itu harus memaksimalkan pemasukan dari beberapa aspek saja. Di antaranya, tiket penonton dan sponsorship.
Namun, sejauh ini pemasukan dari dua aspek tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran tim. ''Jadi, kalau hanya mengandalkan dua aspek itu, memang jomplang,'' urainya. Sementara, pemasukan dari sumbangan pengusaha masih belum banyak membantu.
Persebaya memang pernah mengundang para pengusaha untuk menyumbang di awal kompetisi Divisi Utama 2008-2009. Namun, menurut Saleh, nilai sumbangsih tersebut masih terlalu kecil, jika dibandingkan dengan pengeluaran Persebaya. (red/agus ef)
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda