EDDY RUMPOKO TERBENTUR DUA UU

koncomacan - Walikota Batu, Malang, Eddy Rumpoko yang baru terpilih menjadi Komisaris PT Arema Indonesia kini tengah dipusingkan dengan adanya Undang-undang dua Menteri yakni UU Mendagri dan Menpora yang menuntutnya memilih salah satu.
Eddy terbentur aturan UU 32 pasal 28 B (UU Mendagri), dimana ia selaku pejabat publik tak boleh memiliki kedudukan di sebuah perusahaan. Di satu sisi, sebagai walikota, Eddy wajib menjalani dan membina olahraga di daerah tempat ia memimpin sesuai UU Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU Menpora).
PT AI yang merupakan bentuk perseroan terbatas berorientasi untuk mencari keuntungan dan ditakutkan Eddy akan menggunakan kekuasaannya untuk mencari dana bagi Arema kepada pengusaha-pengusaha di wilayah Kota Batu, Malang, dengan jabatannya selaku Walikota Batu.
"Kondisi ini bisa disikapi dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Depdagri dan Menpora. Jadi kita perlu menindaklanjuti ke pusat terkait masalah ini agar ada kepastian hukum dari dua undang-undang yang ada,” ujar Kabag hukum Pemkot Batu, Edi Murtono.
"Ini adalah 2 produk hukum kita yang perlu dicermati. Jadi kita harus melihat permasalahan ini secara obyektif dan untuk kepentingan masyarakat," lanjutnya.
"Jika yayasan dan PT AI dalam AD/ART-nya berbunyi pembinaan dan bukan pada orientasi keuntungan atau bisnis, Eddy bisa saja menjabat di Komisaris Arema. Sampai saat ini mana ada pemilik klub olahraga itu untung, meski saat ini era profesional bahkan industri olahraga," tambahnya.
Sebelumnya, Eddy sendiri dan juga Wakil Bupati Malang, Rendra Kresna yang menjabat sebagai Bendahara Yayasan Arema didesak Malang Corupption Watch (MCW) untuk mundur dari jabatannya karena merangkap jabatan. Hal tersebut dinilai melanggar pasal 28 Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
"Dalam pasal tersebut disebutkan jika kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun. Tidak mungkin mereka tidak mengetahui larangan ini," kata Ketua Yayasan MCW, Luthfi J Kurniawan, Rabu (5/8) lalu.
Luthfi menambahkan jika jabatan keduanya bisa menimbulkan konflik kepentingan serta dapat memanfaatkan jabatannya, seperti dalam hal pencarian dana dan dalam penggunaan fasilitas negara, seperti stadion.
"Eddy pernah berujar Arema bisa berlatih di Stadion Kota Batu milik Pemkot Batu tanpa harus mengeluarkan biaya sewa," katanya.
Bahkan Kejaksaan Negeri Kota Batu menyatakan sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana Kas Daerah (Kasda) Kota Batu sebesar Rp 12 miliar.
"Tim penyidik menemukan banyak fakta baru setelah mendalami kasus korupsi ini,'' ujar Kepala Kejari Kota Batu, Warih Sadono mengatakan.
Dalam gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ditemukan kerugian negara dalam korupsi Kasda sebesar Rp 12 miliar. Nilai ini sama dengan catatan keuangan Pemkot yang dilaporkan Eddy dalam Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Kota Batu 2007. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri dalam auditnya juga mencatat nilai yang sama.
Nirwan Bakrie Investor Arema?
Sementara itu pengusaha terkenal yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, Nirwan Bakrie, dikabarkan menjadi investor Arema.
Kabarnya, proses peralihan Arema ke tangan Nirwan terjadi saat pengumuman pengurus baru Yayasan Arema pada Senin lalu (3/8) dimana M. Nur terpilih menjadi ketua Yayasan yang baru. Nirwan pun menunjuk Joko Driyono yang juga menjabat direktur kompetisi Badan Liga Sepak Bola Indonesia (BLI) untuk menyelesaikan proses administrasi hingga penunjukkan orang-orang yang masuk ke jajaran pengurus.
Saat ini Joko sedang melengkapi kepengurusan Arema dan beberapa pengurus lama ditawari untuk bergabung. Bagi pengurus lama yang merupakan karyawan Bentoel, mereka harus mendapatkan persetujuan dari perusahaannya.
Namun kabar ini dibantah Joko bahwa pertemuan bukan membahas penyelesaian pengambilalihan Arema ke pengelola baru, melainkan proses verifikasi lima aspek untuk LSI musim depan.
"Saya ke sini diundang Arema untuk menjelaskan kepada pengurus baru tentang persiapan verifikasi. Tidak ada hubungannya dengan take over,'' katanya seperti dilansir jawapos.
"Pak Joko ke kantor Arema ini karena saya undang. Saya pun hanya menemaninya untuk menunggu pesawat,'' kata Mantan Sekretaris Yayasan Arema, Satrija Budi Wibawa untuk menguatkan pernyataan Joko.
"Saya tidak tahu adanya take over Arema. Yang jelas, saat ini Arema masih milik Yayasan Arema yang berada di tangan PT Arema Indonesia,'' tutupnya.