JAJAKI KEMUNGKINAN BERI IZIN

koncomacan-KEINGINAN klub peserta Djarum Indonesian Super League (DISL) bisa tampil di Jatim makin mengencang. Sayang, Polda Jatim sampai hari ini masih bergeming.
Mereka masih tetap melarang perhelatan sepak bola di provinsi ini. Meski demikian, ada sedikit perkembangan baru soal ini.

Polda memberikan sinyal positif soal kelanjutan DISL bisa digelar di Jatim. Saat ini, Polda Jatim mulai menjajagi kemungkinan untuk memperbolehkan perhelatan DISL di daerahnya.
Hanya, ada beberapa hal yang masih menjadi pertimbangan Polda. Selain itu, Polda juga masih akan berkonsultasi dulu dengan Mabes Polri.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes (Pol) Pudji Astuti kemarin mengatakan, Polda tengah menjajagi kemungkinan memberikan izin pertandingan bola di Jatim sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan kewilayahan. "Maksudnya, bisa tidaknya sebuah kabupaten/kota di Jatim jadi tempat perhelatan DISL tergantung kesiapan masing-masing wilayah," katanya tadi malam (29/3).

Nah, untuk mengetahui siap tidaknya sebuah wilayah menggelar pertandingan DISL, Polda mengacu pada kebijakan Polres atau Polwil di masing-masing daerah. Jika aparat setempat mengizinkan, maka Polres/Polwil mengajukan izin pada Polda.
Selanjutnya, Polda akan meminta izin pada Polri soal boleh tidaknya pertandingan DISL dihelat. Sebelum izin itu dikeluarkan, polisi setempat harus benar-benar bisa memprediksi efek dari pertandingan itu.

"Jika dianggap aman dan aparat siap, bisa mengeluarkan izin. Demikian sebaliknya," katanya.
Kebijakan ini sendiri sebenarnya sudah diberlakukan Polda untuk pertandingan voli di Jatim. "Namun, untuk sepak bola, kami masih akan konsultasi dulu dengan Mabes Polri," tambah Pudji.

Hingga hari ini, Polda Jatim masih kukuh pada keputusannya untuk menghentikan seluruh pertandingan DISL selama masa kampanye. Alasan Polda, jajaran kepolisian di Jatim diinstruksikan untuk fokus mengamankan masa kampanye Pemilu yang dimulai 16 Maret lalu.
Karena itu, Polda khawatir jika perhelatan DISL dilanjutkan, potensi pengumpulan massa di luar agenda kampanye bakal makin besar. Meski kebijakan ini masih dijalankan, Pudji tetap memberikan sinyal kebijakan ini bakal diubah.