LARANG PEMAIN JADI JURKAM

koncomacan - Harapan pengurus dan caleg PAN untuk menggaet kapten Arema Alexander Pulalo sebagai juru kampanye (jurkam) tak berlanjut jadi kenyataan. Manajemen Arema tidak mengizinkan pemain klub berjuluk Singo Edan tersebut terlibat dalam kegiatan kampanye.
Asisten manajer Arema M. Taufan mengatakan, pemain yang sudah terikat kontrak memiliki kewajiban bermain ketika dibutuhkan klub dalam mengarungi kompetisi Djarum Indonesia Super League (DISL).

Bahkan, dalam perjanjian kontrak, salah satu item larangannya adalah pemain tidak diperkenankan terjun langsung dalam kegiatan yang bersifat politik. Salah satunya menjadi jurkam salah satu parpol.

Selain itu, larangan tertera dalam aturan organisasi PS Arema. Secara tegas dinyatakan bahwa organisasi PS Arema tidak akan terlibat dengan hal-hal yang berbentuk politik. "Jadi, aturan ini mengikat bagi seluruh pemain Arema dan pengurus PS Arema," ujar dia kemarin.

Terkait tawaran jurkam parpol kepada Alex, manajemen Arema juga sudah memberikan penjelasan kepada pemain asal Papua tersebut. Hasilnya, Alex mengerti dan tidak akan menerima tawaran menjadi jurkam.

Meski melarang jadi jurkam, manajemen tidak akan membatasi hak politik pemain dan pengurus Arema. Misalnya, ketika pencoblosan pada 9 April mendatang, seluruh pemain dan pengurus akan diliburkan agar bisa menyalurkan hak pilihnya.

Disinggung kemungkinan ada yang membandel dengan tetap menjadi jurkam, Taufan menegaskan, apabila aturan tersebut dilanggar pemain dan pengurus, sanksi akan dijatuhkan. Namun, dia enggan menjelaskan sanksi yang bakal diterapkan manajemen bagi pemain dan pengurus Arema yang ketahuan menjadi jurkam. "Tetapi kami yakin, pemain dan pengurus PS Arema tidak akan melakukan itu. Mereka sadar akan kewajiban dan haknya," ujar mantan wartawan ini.