JIKA CALONKAN DIRI LAGI TERJEGAL

Nurdin Halid Berpotensi Terjegal

Status pengurus PSSI periode 2007–2011 mulai dipertanyakan. Ketua Umum (Ketum) PSSI Nurdin ’NH’ Halid kini juga terancam tidak bisa mencalonkan diri kembali.

Ketum PSSI dijabat orang yang sama maksimal dua periode. NH sebelumnya sudah menghabiskan kepemimpinan pertamanya pada periode 2003–2007. Namun, periode kedua kendali NH saat ini harus terhenti di tengah jalan karena agenda reelection.

FIFA sejak awal menolak hasil Musyawarah Nasional (Munas) PSSI di Makassar yang menetapkan NH sebagai ketua umum kedua kalinya, 18–22 April 2007. Masalahnya sekarang, bagaimana status kepengurusan PSSI tersebut. Keberadaan status NH juga baru diketahui setelah draf Pedoman Dasar (PD) PSSI yang mengacu pada Statuta FIFA disahkan.

’’Posisi kepemimpinan Pak Nurdin saat ini memang baru separo jalan. Tapi, Pak Nurdin sudah menghabiskan satu periode sebelumnya. Statusnya tersebut akan dikaji menurut PD PSSI yang baru,” ungkap Ketum Pengda PSSI Jawa Barat Toni Apriliani kemarin.

Kepastian pemberian status kepengurusan NH tersebut diprediksi menjadi bahan diplomasi yang menarik dalam munaslub. Agar kekuasaan NH tidak lepas, PSSI bisa saja membenarkan argumen FIFA tersebut. Artinya, status kepemimpinan NH saat ini bersifat sementara.

Namun, keputusan itu memiliki beban moral. Sebab, sejak awal PSSI selalu ngotot bahwa kepemimpinan NH sah menurut hasil munas di Makassar. Atas dasar itulah, NH terus menolak desakan mundur yang disuarakan berbagai elemen sepak bola beberapa waktu lalu. Lalu, yang dibutuhkan sekarang adalah iktikad PSSI guna meluruskan berbagai persoalan tersebut.

’’Bila status Pak Nurdin tersebut dihitung penuh, maka tidak bisa mencalonkan diri kembali. Kan, sama saja Pak Nurdin sudah menjabat selama dua periode. Tapi, sah-sah saja bila Pak Nurdin maju kembali asalkan tidak melanggar PD PSSI yang baru,” paparnya.

Toni menambahkan, status kepemimpinan NH tampaknya sudah bisa diketahui setelah Raparnas PSSI di Hotel Borobudur, Jakarta, 22–24 Februari. ’’Kepastiannya akan didapat setelah raparnas. Bagaimanapun, berbagai hal menyangkut munaslub akan dibahas dalam raparnas tersebut. Nantinya kepengurusan saat ini akan dikaji dalam raparnas tersebut. Jadi, saat menjelang munaslub semuanya sudah clear,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Exco AFC Dali Taher menyatakan status kepengurusan tidak memengaruhi NH masuk bursa pencalonan kembali. ’’Tidak ada hitung-hitungan masa kepengurusan PSSI saat ini. Istilah separuh jalan jelas tidak ada. Biar semuanya mengacu pada PD PSSI yang baru. Yang jelas, masalah PSSI saat ini sudah selesai. Pak Nurdin mau naik atau tidak terserah Beliau,” tandasnya

sementara itu ......

Hasil Dua Partai Tidak Sah
Anggap Kepolisian Terlalu Jauh Intervensi

JAKARTA - Langkah yang ditempuh jajaran kepolisian Jateng dalam mengamankan pertandingan home PSIS Semarang dan Persis Solo berbuntut masalah. Komisi Disiplin (Komdis) PSSI menganggap pihak kepolisian terlalu jauh melakukan intervensi pada pertandingan kandang PSIS dan Persis.
Oleh karena itu, kemarin (18/2) komdis memutuskan untuk tidak mengesahkan hasil dua partai yang belum lama ini dihelat di Jateng tersebut.

Dua laga itu adalah derby Jateng PSIS melawan Persijap (15/2) serta Persis kontra Gresik United/GU (12/2).
Ketua Komdis PSSI Hinca Pandjaitan mengatakan, dua pertandingan tersebut telah diintervensi pihak luar. Menurut Hinca, telah ada intervensi atau intimidasi dari pihak luar sejak pertemuan teknik sampai pertandingan berlangsung. "Sehingga, pertandingan tidak berjalan sebagaimana ritual pertandingan sepak bola pada umumnya," cetus Hinca.

Selain itu, dia mengatakan, pengawas pertandingan (PP) dan wasit di dua laga tersebut akan dikembalikan ke Badan Wasit Seluruh Indonesia (BWSI). Dalam aturan pertandingan, jelas Hinca, tidak seorang pun pihak luar boleh memasuki lapangan kecuali wasit. "Bahkan, Ketum PSSI pun tak boleh memasuki lapangan pertandingan dalam kaidah laws of the game," terangnya.
Dengan demikian, laga tersebut akan diulang. Namun, hingga saat ini belum ada gambaran jadwal dua pertandingan ulang itu. "Jadwalnya akan kami serahkan kepada BLI (Badan Liga Sepak Bola Indonesia, Red) untuk mengaturnya," tambah Hinca.

Khusus kasus di Solo, terang Hinca, pihaknya masih akan meminta keterangan Nova Zaenal (Persis) dan Bernard Mamadou (GU) yang terlibat saling baku hantam di lapangan. Sejauh ini, kedua pemain memang belum bisa memberikan keterangan kepada komdis.
Pasalnya, setelah pertandingan di Solo yang berakhir imbang 1-1 itu, Nova dan Mamadou langsung diciduk petugas. Bahkan, hingga saat ini status keduanya meningkat sebagai tersangka. Yang terakhir, berkas kasus mereka juga telah dilimpahkan ke Kejari Solo.

Sebagaimana diberitakan, sebelum kickoff pertandingan Djarum Indonesia Super League (DISL) PSIS melawan Persijap, Kapolda Jateng Irjen Alex Bambang Riatmojo memberikan wejangan. Saat itu Alex menegaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan untuk memeriksa elemen pertandingan, baik pemain, ofisial tim, maupun penonton, yang terbukti membuat onar. Bahkan, tandas Alex, wasit juga bisa diperiksa jika memimpin pertandingan dengan tidak fair. Menurut dia, jika wasit memimpin dengan tidak fair, ada indikasi praktik suap.

Sebelumnya, kondisi tersebut juga terjadi di Solo. Dalam pertandingan Persis melawan GU, Alex juga menuturkan hal serupa. Ironisnya, pertandingan harus berakhir ricuh menyusul perkelahian antara Nova dan Mamadou.