PEMBATASAN GAJI PEMAIN

Ide Formulasi Anggaran

Formulasi pembatasan gaji pemain hampir pasti akan disingkirkan BLI. Sebaliknya, mereka akan membuat formulasi pembatasan anggaran gaji pemain untuk musim depan.
Hanya, hingga kini Joko Driyono, Direktur Kompetisi BLI, belum menemukan angka yang paling tepat. “Sebenarnya akan lebih tepat jika pemerintah sendiri yang membatasi sehingga semua klub mempunyai batasan yang sama dan lebih mudah dikontrol,” ujar Joko.

Jika batasan sudah sama, sejatinya tujuan pembatasan ini bisa bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tim dalam belanja pemain sehingga kekuatan pemain akan merata. Manfaat lain tentu kebijakan itu sedikit banyak akan mengerem terbuangnya dana secara percuma lantaran manajemen yang boros dan tak profesional.

Sayang persoalan ini menjadi pelik karena setiap klub mempunyai sumber dana berbeda. Lihat Persib, yang musim ini bisa mendapatkan bantuan dana APBD hingga Rp 34 miliar atau Persija yang mencapai Rp 20 miliar, sementara Persitara hanya Rp 8 miliar, lalu Pupuk Kaltim juga dibantu Rp 2 miliar, sedangkan Arema, Pelita Jaya, dan sejumlah klub lain malah nol.
Padahal, berdasar pengalaman sejumlah klub, seperti PSIS dan PKT, semestinya dana bisa dibatasi. “Sebetulnya dana Rp 15 miliar cukup untuk satu musim kompetisi. Syaratnya uang tersebut harus dikelola dengan manajemen yang baik,” kata pemilik klub Divisi Utama Pro Duta, Denny Susanto.

Berbekal dana yang tersedia, menurut Denny, klub mesti melakukan perencanaan matang, mulai menetapkan target, pemilihan pelatih, pembelian pemain, hingga mengatur operasional selama semusim kompetisi .
Ia menilai saat ini banyak klub termasuk Persib yang jorjoran membeli pemain dengan harga mahal, tapi sebagian jadi mubazir lantaran tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Untuk menekan pengeluaran, Denny, yang berpengalaman mengelola klub Pro Duta sejak Divisi III hingga ke Divisi Utama, menyarankan manajemen tim jangan terlalu gemuk.

Angka yang diajukan Denny rupanya sangat rasional. Joko pun merujuk angka Rp 15-17 miliar adalah dana tepat untuk satu musim. “Mungkin sekitar 60—70% dari anggaran sebesar itu untuk menggaji pemain,” tutur Joko.
Namun, angka tersebut tentu tak valid untuk klub seperti Persipura atau Persiwa dan PSM, yang setiap bertanding harus terbang menggunakan pesawat yang tentu lebih mahal. Mungkin bagi keduanya ada sedikit perbedaan, seperti besarnya jumlah persentase agar tak njomplang ketika dibandingkan dengan klub-klub asal Pulau Jawa.

Kontra-Produktif

Soal membatasi gaji pemain orang per orang, banyak pihak malah menampik hal itu sejak dini. Menurut gelandang serang Persela Lamongan, I Gede Sukadana, wacana itu kontraproduktif. “Kalau ada aturan tersebut, pemain bola tidak ada bedanya dengan pegawai negeri. Padahal waktu pensiun pemain bola tidak sepanjang waktu pensiun seperti PNS,” katanya.
Sukadana juga menjabarkan bahwa jika aturan tersebut diberlakukan, akan banyak pemain yang cepat puas dengan kemampuannya. “Jika ada pemain yang mendapatkan gaji maksimal dari aturan yang ditentukan, saya yakin niat pemain itu untuk mengembangkan potensinya jadi surut,” paparnya.

Sementara itu pemain yang kualitasnya rendah hanya menjadikan sepak bola sebagai pencarian status. “Main tidak main tidak masalah, toh status sudah jelas dan setiap bulan mereka akan mendapatkan gaji minimal. Tentu ini tidak sehat,” sebutnya.

Biar Pasar Menentukan

Ramainya pembahasan usul Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, soal pembatasan gaji pemain sepertinya kurang mendapat dukungan dari pemain, agen pemain, maupun sebagian klub. Selain rumit dan penerapannya sering diselingkuhi atau inkonsisten, hal ini juga menafikan sistem pasar bebas yang tengah berlaku saat ini.

“Lebih baik hukum pasar yang menentukan, itu lebih realistis dalam penganggaran,” ujar M. Taufan, asisten manajer Arema Malang. Bahkan menurutnya pembatasan gaji bisa menurunkan kualitas pemain yang beredar di kompetisi. Apalagi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan BLI, akan sangat susah mendapatkan pemain, khususnya pemain asing dengan harga murah.

“Yang membuat mahal kan klub-klub itu sendiri, yang berlomba menawar dengan harga terkadang tidak realistis untuk Indonesia,” tambah Taufan. Lain soal jika pembatasan itu untuk membuat semua klub memiliki daya saing yang sama karena dibiayai oleh sumber pendanaan yang hampir seragam.
Saat ini, pembiayaan klub di Indonesia masih bervariasi. Sebagian klub sengaja diguyur dana APBD, sebagian lagi tidak. Bahkan Arema dan Pelita Jaya membiayai klub murni dari kantung pribadi atau yayasan.

Gaji di Bawah Meja

Rencana PSSI dan BLI menetapkan pembatasan gaji pemain atau anggaran klub dalam menggaji pemain mulai menimbulkan pro dan kontra di antara para pemain. Maman Abdurahman, libero Persib, menolak pembatasan gaji pemain. Ia lebih setuju menyerahkan harga pemain kepada mekanisme pasar.
“Seandainya musim depan semua klub menurunkan standar gaji, pemain juga tak punya pilihan. Kalau mau dapat gaji tinggi, pilihannya adalah main di luar negeri,” ujar Maman.

Sementara itu, Eka Ramdani tak mempermasalahkan pembatasan gaji jika memang tujuannya demi kelangsungan jalannya kompetisi. Hanya, semua klub harus konsisten melaksanakan dan PSSI mengawasi dengan ketat.
“Jangan sampai ada pembayaran gaji di bawah meja yang lebih gede dibanding nominal gaji tercatat secara resmi. Kalau ada klub ketahuan melakukan kecurangan ini, PSSI jangan segan-segan menindak,” sebut Eka.

Komentar wakil manajer Persib, Umuh Muhtar, lain lagi. Ia menilai usul pembatasan gaji tidak masuk akal karena pemain memiliki harga sendiri sesuai kemampuan. Di lain pihak, klub juga punya budjet untuk belanja pemain sesuai kebutuhan tim.
“PSSI atau BLI tak usah repot-repot ikut campur urusan klub seperti mengatur gaji pemain. Klub akan mencari pemain sesuai dengan kemampuan keuangannya,” kata Umuh