IZIN KOMPETISI

Ajukan Dua Opsi

koncomacan - Badan Liga Sepak Bola Indonesia (BLI) terus mencari terobosan. Itu dilakukan agar kompetisi tetap bisa berlangsung, meski berbenturan dengan pelaksanaan kampanye dan pemilu di kawasan Jawa Tengah (Jateng).
Caranya, BLI telah menyiapkan dua opsi kepada Polda Jateng. Yaitu, pertandingan dilakukan pada malam dengan jadwal tetap atau bertanding tanpa penonton.

"Kami berikan opsi kepada Polda Jateng. Itu sebagai masukan kepada mereka supaya kompetisi tetap berjalan," ujar Direktur Kompetisi BLI Joko Driyono saat ditemui sesuai rapat bersama antarklub, BLI, dan Polda Jateng, di Solo kemarin (6/3). Pertemuan di Solo tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan serupa di Semarang beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, Polda Jateng telah mengeluarkan instruksi larangan bertanding bagi klub pada masa kampanye dan pemilu. Rencana itu membuat klub peserta liga, baik Divisi Utama atau Djarum Indonesia Super League (DISL), kelabakan.
Sesuai jadwal, Polda Jateng melarang pertandingan sepak bola terhitung 16 Maret 2009 hingga pemilu usai. Dengan asumsi, jika pemilu presiden dilaksanakan dua tahap, kompetisi akan terhenti sampai November 2009.

Padahal, BLI telah memiliki jadwal kompetisi bagi klub peserta. Untuk Divisi Utama, kompetisi akan selesai pada April. Itu pun masih berkutat pada babak delapan besar. Keseluruhan kompetisi Divisi Utama baru selesai pada Mei. Sementara, putaran DISL selesai pada akhir Juni.
Apabila menggunakan jadwal kompetisi yang sudah ada dan berpatokan pada larangan Polda Jateng, secara otomatis BLI meliburkan semua pertandingan sepak bola mulai 1-15 April pada saat pemilu legislatif. "Itu skenario penjadwalan yang kami lakukan. Pada prinsipnya, di masa tenang sampai masa pencoblosan, kami liburkan," ujarnya.

Joko berharap kondisi keamanan pada saat pemilu kondusif dan terkendali. Dengan begitu, harapan untuk menggulirkan roda kompetisi sepak bola Indonesia bisa tercapai.
Dia tetap menghargai keputusan Polda Jateng terkait upaya menjaga keamanan pada saat pemilu. Termasuk, larangan melaksanakan pertandingan sepak bola dari berbagai kompetisi.
Atas dasar itulah, BLI mengajukan dua opsi pada Polda Jateng sebagai masukan.

Sebab, bila kompetisi dihentikan, sangat berdampak pada klub peserta liga. "Pertemuan hari ini (kemarin, Red) belum diputuskan apa pun tentang itu karena baru sekadar usul," tutur Joko.
Disinggung sampai kapan BLI menunggu, dia mengaku memberi batas waktu sampai 10-12 Maret. Tapi, apa pun keputusan Polda Jateng, BLI akan tetap menghargai. (im/jpnn/diq)


Deadline 6 Maret

Pertemuan antara PSSI dan Polri perihal izin pertandingan Djarum ISL, Senin lalu, akhirnya digelar. Perwakilan dari PSSI yang dipimpin Nugraha Besoes (Sekjen PSSI) dan Joko Driyono (Direktur Kompetisi BLI) diterima Direktur C Badan Intelijen Mabes Polri, Irjen Pol. Muji Waluyo.
Respons positif muncul dari Polri menyangkut agenda kompetisi Djarum ISL. Namun, pertemuan ini tak menghasilkan perkembangan yang lebih pasti menyangkut nasib Djarum ISL selama masa kampanye Pemilu Terbuka Legislatif, 16 Maret - 5 April atau bahkan sesudah pemilu dan penghitungan suara. “Intinya kami masih mengantungi izin dari Polri. Namun, soal perizinan di daerah itu lain lagi,” kata Joko.

Menurut Joko, pihak Polri menilai kerawanan atau keamanan yang terjadi selama masa kampanye adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan tergantung situasi dan kondisi setempat. “Oleh karena itu, kami masih menunggu masukan dari klub-klub soal izin pertandingan di daerah mereka masing-masing,” tutur Joko.

Batas waktu masukan itu adalah 6 Maret. Pada saat itu klub diharapkan sudah bisa memberikan jawaban pasti ke BLI menyangkut izin pertandingan mereka pada saat itu. “Jika ada larangan, maka kita bisa antisipasi, yakni pertama dengan jalan mencarikan alternatif jadwal atau yang kedua adalah menggelar pertandingan tanpa penonton,” ucap Joko.
Satu lagi terobosan, BLI ingin memutar pertandingan pada malam hari sehingga tidak berbenturan dengan jadwal kampanye terbuka yang biasanya digelar hanya pada siang hari

Anggaran Gaji Lebih Adil

Instruksi PSSI yang dikeluarkan pada saat raparnas di Hotel Borobudur, Jakarta, dua minggu lalu, seperti pembatasan gaji pemain, rupanya membuat BLI harus berpikir keras. Sejumlah opsi mereka tawarkan guna menuruti perintah Nurdin Halid, sang ketua umum.

Namun, rasanya BLI akan sulit meloloskan ide pembatasan gaji. Jika opsi ini dipilih, dengan sendirinya BLI akan membatasi kualitas pemain yang beredar di Indonesia. Maklum, besarnya gaji pemain profesional tentu berbanding lurus dengan kualitas mereka. Apalagi pemain termahal seperti Bambang Pamungkas (Rp 1,3 miliar) mau dikurangi gajinya.
“Rasanya tak mungkin kita membatasi gaji pemain atau lebih ekstremnya membatasi kualitas pemain yang bermain di Djarum ISL," kata Joko Driyono, Direktur Kompetisi BLI.

Akan tetapi niat untuk pembatasan itu tetap akan diterjemahkan BLI, misalnya dengan pembatasan anggaran klub dalam menggaji pemain secara keseluruhan seperti halnya klub basket NBA. “Ini juga rumit karena klub-klub kita sebagian besar menerima dana donasi dari APBD dalam anggaran mereka untuk menggaji pemain atau menjalankan klub,” ucap Joko.
Kondisi itu lebih menyulitkan lagi karena dana bantuan APBD itu berbeda sama klub dengan yang lainnya, tergantung besar kecilnya dana bantuan dan niat DPRD membantu klub tersebut.
“Memang agak sulit merumuskannya, tapi kami akan mencoba,” tutur Joko.

Yang jelas rumusan itu tentu akan berbeda dengan anggaran klub-klub profesional di Eropa lantaran mereka sudah memiliki laporan keuangan yang komplet dan transparan. Langkah paling mudah, Joko akan membatasi total gaji pemain dalam sebuah klub antara 60-70% dari total anggaran mereka.

Namun, ini juga bukan perkara gampang karena ada kemungkinan klub menggelembungkan anggaran mereka agar dapat jatah besar dalam anggaran gaji. Tentunya laporan keuangan yang akurat serta terpercaya menjadi satu-satunya kunci.